Langsung ke konten utama

71% Ibu-ibu Kerepotan Anaknya Belajar Jarak Jauh


Metode belajar-mengajar siswa di sekolah berubah. Akibat merebaknya wabah Covid-19. Belajar jarak jauh pun diterapkan. Namun faktanya, banyak reaksi yang timbul akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ). Survei TBM Lentera Pustaka bertajuk “Anak Belajar Jarak Jauh Di Mata Ibu-Ibu” pada Selasa, 28 Juli 2020 mengkonfirmasikan bahwa 71,1% Ibu-ibu merasa kerepotan atau kewalahan dengan belajar jarak jauh yang dialami anaknya, sementara 28,3% menjawab tida, dan 0,6% tidak tahu. 

Survei dengan 180 responden ibu-ibu ini menegaskan perlunya pemerintah merumuskan dengan rinci program dan petunjuk teknis PJJ. Utamanya materi belajar yang berbasis “social empowerment” ketimbang “self empowerment”. Karena agak rancu bila yang belajar anaknya. Tapi yang kerepotan ibunya. 
“Sistem belajar jarak jauh malah jadi  beban baru ibu-ibu. Apalagi bagi ibu  yang selama ini kurang peduli terhadap pelajaran anak di sekolah. PJJ butuh petunjuk teknis dan adaptasi semua pihak. Ini bukan soal cara belajar, tapi soal perspektif. Harus lebih kreatif dan berdaya guna” ujar Syarifudin Yunus, Pendiri TBM Lentera Pustaka yang juga kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Pascasarjana Unpak saat merilis hasil survei hari ini.

Sebagai reaksi terhadap PJJ, beberapa ibu dalam survei ini memberi komentar: 1) jangan kebanyakan tugas, 2) saya sebagai ibu rumah tangga bener bener repot; harus mengerjakan semua tugas rumah, sekarang ditambah lagi ngajar anak-anak, 3) cara mengajar sy beda dengan guru, 4) anak-anak jadi susah diatur, tugas yang dikasih guru belum selesai anaknya malah nonton tv atau maen hp, 5) belajar online tidak efektif, karena anak lebih patuh pada guru, kalau pada ibunya anak tidak nurut, 6) sebaiknya sebelum diberikan tugas anak-anak diberikan penjelasan secara online tatap muka, dan 7) memberi tugasnya kalau bisa jangan banyak-banyak, 

Harus diakui, PJJ sebagai metode belajar seharusnya tidak masalah. Reaksi kaum ibu ini bisa jadi akibat masih “terpaku” pada cara belajar yang konvensional alias tatap muka. Anak tidak terbiasa, si ibu merasa terbebani. Atau bahkan guru dan sekolah tidak punya kreasi dalam belajar jarak jauh karena tidak terbiasa.Masih mengacu pada kurikulum yang kaku.

Sejatinya, PJJ adalah alternatif pembelajaran yang diperlukan di era digital. Apalagi di tengah wabah Covid-19. Untuk itu, dominasi model pembelajaran seharusnya tidak lagi bersandar pada guru dan kurikulum. Itulah yang disebut dengan “Deschooling Society”, model pembelajaran yang mendorong terjadinya kolaborasi orangtua, guru, dan siswa. Sekolah bukanlah satu-satunya tempat belajar. Selain itu, PJJ harusnya lebih diarahkan pada upaya siswa mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang kreatif dan bermakna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 

Kondisi ini menyiratkan ada ketidak-siapan dunia pendidikan dalam menjalankan PJJ. Oleh karena itu, sesuai rencana pemerintah yang akan menjadikan PJJ secara permanen. Maka diperlukan rumusan dan sosialisasi model belajar jarak jauh kepada seluruh pemangku kepentingan. Bahwa belajar jarak jauh bukanlah cara belajar semata tapi soal cara berpikir tentang belajar.

Ke depan, belajar jarak jauh adalah model belajar yang tidak bisa dihindari lagi. Maka harus ada koordinasi dan sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan guru dalam memberdayakan kegiatan belajar. Sambil perlahan mengubah perspektif tentang belajar anak di sekolah yang tidak hanya terbatas di ruang kelas atau berdasar kurikulum semata. Tapi lebih kepada membangun cara berpikir dan karakter siswa dalam kehidupan di luar pelajaran.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

LSM JABBAR NUSANTARA INDONESIA (JABBAT) SUBANG DENGAN TEGAS MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (HIP)

SUBANG – Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus meluas. Kali ini datang dari LSM JABBAT Subang menyampaikan penolakan keras terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua JABBAT Subang kepada wartawan, Jumat pagi(30/06/2020)  Ketua Warsad Romansyah SH. Mengatakan, RUU HIP Kali ini dianggap telah mengecilkan arti Ideologi Pancasila sebagai alat pemesartu bangsa. ” RUU HIP akan mengkerdilkan kewibawaan dan Martabat Pancasila yang telah memiliki kedudukan dan fungsi yang kuat sebagai Dasar Negara” ujarnya Menurut Warsad Romansyah SH. Penolakan dilakukan sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengkritik RUU HIP. Salah satu alasannya ialah kekhawatiran munculnya kembali komunisme di Indonesia ” Lebih parahnya lagi dalam RUU HIP tidak mencantumkan Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 yang isinya larangan terhadap komunisme, leninisme, marxisme. Kami khawat...

Hut Bhayangkara ke-74, Program SIM Gratis di Polres Metro Bekasi

Bagi masyarakat yang tanggal lahirnya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli, Satpas SIM Metro Bekasi menyiapkan 200 orang bagi pemohon SIM baru tanpa biaya atau gratis. “Ada program SIM gratis bagi pemohon yang tanggal lahirnya bertepatan dengan Hari Bhayangkara 1 Juli,” kata Kanit Regident Polres Metro Bekasi *AKP Reza Hafiz Gumilang SIK. MH.* saat dikonfirmasi di Kantor, Rabu (1/7/20). Meski tidak dipungut biaya bagi pemohon, namun program permohonan SIM A dan C bertepatan dengan HUT Bhayangkara itu tetap setor anggaran ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditanggung pihak BRI.​​​​​​ Hafiz menambahkan Satpas SIM Metro Bekasi juga menyediakan 300 orang bagi pemohon perpanjangan SIM gratis yang memiliki tanggal lahir 1 Juli.  Berhubung dalam masa Transisi PSBB Satpas SIM Metro Bekasi menerapkan protokol kesehatan tersebut meliputi pengecekan suhu tubuh sebelum pemohon memasuki gedung Satpas SIM, serta ada pengecekan berkala suhu tubuh....

Produk Kompos Berkualitas Hasil Pembuatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

BEKASI  – Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melihat pembuatan pupuk kompos di UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara. Rabu, (1/7/20). Pupuk kompos yang dibuat oleh UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara sudah sangat bagus untuk siap diproduksi banyak. Bahkan pupuk kompos ini sudah sering sekali dicoba untuk petani sawah di Kabupaten Karawang. Home     AGROBISNIS     Pertanian Produk Kompos Berkualitas Hasil Pembuatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi by   Dody Zuhdi     Juli 4, 2020 RADAR TANI – BEKASI  – Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melihat pembuatan pupuk kompos di UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara. Rabu, (1/7/20). Pupuk kompos yang dibuat oleh UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara sudah sangat bagus untuk siap diproduksi banyak. Bahkan pupuk kompos ini sudah sering sekali dicoba untuk petani sawah di Kabupaten Karawang.   Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyikapi hal ini sangat mengapresiasi, dika...